Mempertahankan Imunitas Ekonomi

TAHUN 2012 telah memulakan dirinya, di tengah hiruk-pikuk krisis ekonomi yang melanda dunia. Eropa hingga saat ini masih berjibaku keluar dari krisis akibat terbelit hutang. Badai krisis Eropa ini menekan stabilitas perekonomian negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Kalau kita cermati perkembangan, tampak jelas bahwa core ekonomi dunia saat ini telah bergeser ke negara-negara emerging market (Cina, India, Asia). Hegemoni AS, Eropa, dan Jepang telah mengalami kemunduran yang pesat. Mitra dagang telah beralih ke pasar-pasar di Cina, India, Indonesia, dan negara Asia seperti Turki. Mereka menjadi pasar sekaligus eksportir, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, jauh melebihi apa yang sekarang terjadi di Eropa, AS, dan Jepang.

Di ASEAN, perekonomian Indonesia bahkan mampu tumbuh konsisten di atas 6 persen sejak 2007. Tahun 2011 laju pertumbuhan 6,5 persen dan ditargetkan tumbuh sebesar 6,7 persen pada tahun 2012. Dampak krisis hampir tidak berpengaruh sama sekali terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat. Indonesia juga mendapatkan predikat grade rating investasi versi Fitch dan Moodys pada tahun 2011. Apakah ini bisa menjadi awal yang cerah bagi masa depan perekonomian Indonesia di tahun 2012 dan seterusnya?

Imunitas Ekonomi

Kendati perekonomian Indonesia dapat bertahan di tengah badai krisis, kita tidaklah kebal dari krisis. Tendensi perdagangan dunia yang melamban beberapa waktu terakhir, misalnya, telah mengakibatkan ekspor kita menurun di awal tahun 2012. Jika krisis dunia ini terus berlangsung dalam tempo panjang, dibarengi dengan gejolak geopolitik di Iran, yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia, perekonomian kita dipastikan akan sangat rentan terjungkal.

Pemerintah harus melakukan beberapa antisipasi dalam memperkuat imunitas ekonomi terhadap badai krisis. Pertama, menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal yang prudent dan kebijakan moneter yang harmonis. Salah satu isu yang paling rawan saat ini ialah terkait langkah fiskal mengenai skema subsidi BBM. Hampir sepertiga dana APBN dialokasikan untuk subsidi BBM. Sehingga, keputusan terbaik terhadap skema BBM ini (apakah dengan membatasi atau menaikkan harga BBM) menjadi titik krusial bagi penyelamatan ekonomi bangsa di tengah ketidakpastian suasana internasional belakangan.

Kedua, menjaga ketahanan pangan. Ada banyak kegagalan kebijakan dalam memenuhi target kedaulatan pangan strategis yang menjadi komoditas penting rakyat. Seperti beras, kedelai, gula. Gangguan sisi penawaran terhadap komoditas tersebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga dan menjadi ancaman besar bagi terciptanya kemiskinan baru. Ketiga, ialah menjaga ukuran dari perekonomian domestik. Kalau kita cermati laporan WEF (world economic forum) terbaru, variabel permintaan domestik Indonesia berada di ranking 15 dari sekitar 110 negara. Hampir setiap tahun, kalangan menengah (middle class) di Indonesia tumbuh 6 – 7 juta orang, yang berarti daya beli masyarakat kita juga meningkat. Jadi, dengan menjaga size dari domestic demand ini, pertumbuhan ekonomi kita bisa terus tumbuh positif setidaknya di level 4-5% (itu dari kekuatan permintaan lokal saja). Reaksi ini dapat membuat investor beralih ke pasar domestik. Perilaku ini, jika berjalan secara simultan, akan membantu kita selamat dari krisis.

Hambatan Struktural

Kalau dilihat dari struktur investasi di Indonesia, tahun 2011 merupakan tahun terbaik. Total dana investasi baik yang bersumber dari PMA maupun PMDN mencapai lebih dari Rp 250 triliun. Mayoritas investasi PMA, beroperasi di sektor transportasi, telekomunikasi, pertambangan, dan listrik, gas, air. Sementara aliran PMDN umumnya masuk ke sektor tanaman pangan dan perkebunan, di wilayah-wilayah luar Pulau Jawa-Bali. Efek aliran investasi ini berimplikasi pada kinerja industri non-migas yang meningkat lebih dari 6 persen tahun 2011.

Penggerak pertumbuhan industri non-migas yang bersifat padat modal kini didominasi kegiatan industri logam dasar, besi, baja. Sementara yang karakteristiknya padat tenaga kerja disumbang oleh industri makanan minuman dan tembakau, alat angkut, mesin peralatan, tekstil barang kulit dan alas kaki. Di masa orde baru kinerja industri non-migas mencapai pertumbuhan 10 persen. Jadi prestasi ini perlu didorong lebih cepat lagi.

Dampak investasi ini memperbaiki pula komposisi kesempatan kerja formal dan informal, dengan share 63 persen (informal) dan 37 % (formal). Meskipun kesempatan kerja informal masih jauh lebih besar, namun sektor formal sudah lebih baik dari 4 tahun lalu yang hanya sebesar 30%.

Hambatan struktural yang patut dituntaskan yaitu ekonomi biaya tinggi yang dihadapi investor/pengusaha. Dua isu yang paling sentral ialah konstelasi upah minimum buruh dan spread suku bunga di Indonesia yang masih tinggi. Kesenjangan antara suku bunga kredit dan suku bunga dana pihak ketiga cukup lebar, yang menandakan bahwa industri perbankan di Indonesia masih mengambil keuntungan dalam jumlah besar. Di level ASEAN, net interest margin perbankan di Indonesia menempati level tertinggi (6 persen), jauh dari rata-rata negara lain yang berada di level 3 persen. Memang secara tren, spread suku bunga ini memang menurun. Namun, tren penurunannya sangat lambat. Kabar gembiranya, penyaluran kredit bank umum mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian.

Kekhawatiran lain, yaitu hambatan inflasi. Kalau kita amati secara jeli, ketika perekonomian Indonesia tumbuh di level 6 persen, maka inflasi hampir tidak pernah berada di bawah 6 persen. Ini berarti jumlah produksi masih lebih sedikit dari jumlah permintaan. Jadi situasi ini perlu dibalik atau diseimbangkan, agar pertumbuhan tidak selalu lebih rendah dari inflasi. Karena hanya akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tidak sehat.

(sumber data: BPS 2011, Bappenas 2012; OECD 2011, The World Bank 2011)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Apakah Pebisnis Itu Imoral? Diskusi tentang Moralitas Laba

HARUSKAH para pebisnis yang sukses memberikan kembali keuntungannya kepada masyarakat? Mungkin salah satu kasus yang menarik dicermati ialah Bill dan Melinda Gates (ukh…jangan bilang Anda sekalian tidak kenal siapa Bill Gates…).

Mereka telah bergabung bersama dengan orang yang sangat kaya lainnya. Dalam kampanye yang diselenggarakan oleh miliarder Warren Buffet, untuk memberikan kembali kekayaan mereka kepada masyarakat, untuk kepentingan sosial. Jika Anda memberikan sesuatu kembali itu karena Anda mengambilnya di tempat pertama. Anda tidak bisa memberikan kembali apa yang Anda tidak pernah mengambilnya. Begitu pula Bill Gates mengambil sesuatu dari orang lain? Apakah semua keuntungan yang dia diperoleh dari perangkat lunak (software) yang selama ini kita gunakan, untuk memberikan kepada miliaran orang ? Atau kekayaan yang dia ciptakan?

Beberapa orang berpikir bahwa perilaku pebisnis yang mengejar laba/keuntungan itu berdosa, tidak bermoral, cabul, dan eksploitatif. Beberapa bahkan berpendapat bahwa keuntungan pemilik bisnis didapatkan dengan mengorbankan pekerja upahan (buruh). Karl Marx, misalnya, melihat keuntungan sebagai eksploitasi “nilai lebih” yang diambil oleh kapitalis dan ia meramalkan bahwa “jika upah jatuh, keuntungan akan meningkat. Dan jika upah naik, keuntungan akan jatuh. ”

Mari kita kembali ke Bill Gates. Apakah ia menghasilkan nilai (value) bagi pelanggan atau hanya egois untuk dirinya dan keluarganya? Ingatlah bahwa jika seorang pelanggan (konsumen) memilih untuk membeli sesuatu, itu karena produk itu bernilai lebih kepada pelanggan. Dengan demikian pelanggan juga mengejar keuntungan/manfaat (benefit) dari suatu produk yang dijual.

Keuntungan bagi bisnis adalah apa yang tersisa setelah dikurangi biaya. Biaya adalah uang yang dihabiskan untuk membayar sewa, bunga, dan upah. Kerugian menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan kurang dari biaya. Dan keuntungan menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan lebih dari biaya.

Apakah Bill Gates menciptakan nilai? Atau dia hanya mengambil nilai dari orang lain? Fakta bahwa ia membuat keuntungan dengan membuat kita semua dapat menggunakan perangkat komputer dengan mudah dan terjangkau. Bahkan, lebih banyak nilai daripada yang ia terima. Sehingga proses pasar dipandu oleh semacam keuntungan dan kerugian rasional, tetapi apa mereka bermoral?

Baiklah. Sekarang mari kita diskusikan bagaimana dengan pemilik pabrik yang mencemari sungai dan masyarakat yang menanggung sebagian dari biaya produksinya. Bukankah keuntungan dia didapatkan dengan mengorbankan orang lain? Ini sudah masuk ke ranah kepentingan khusus pemerintah. Wajib Pajak dipaksa untuk membayar uang untuk kepentingan-kepentingan khusus. Bukankah keuntungan dengan kepentingan khusus mengorbankan orang lain? Memang. Tapi ada perbedaan penting antara keuntungan yang diperoleh dengan melanggar hak milik orang lain (property rights) melalui pencurian (termasuk pembajakan), pencemaran, atau subsidi khusus pada satu sisi, dan keuntungan yang diperoleh melalui pertukaran sukarela di sisi lain.

Apakah sebuah transaksi sukarela atau spontan membuat perbedaan. Ketika orang masuk ke dalam transaksi sukarela mereka mengharapkan semua keuntungan. Tapi beberapa manfaat transaksi disengaja (memili “maksud tertentu”) dilakukan dengan mengorbankan orang lain.

Apakah Bill Gates melanggar hak siapa pun ketika ia mengorganisir perusahaan raksasa Microsoft dan membawa program komputer untuk milyaran orang? Tidak, ia menawarkan nilai pelanggan dan pertukaran bebas. Dan mereka dihargai karena hal itu setiap kali mereka membeli salah satu produk Microsoft. Keuntungan yang diperoleh dengan jujur ​​di pasar adalah bermoral. Mereka timbul dari moralitas dan mereka memperkuat moralitas. Mencari keuntungan melalui pertukaran sukarela mengajarkan orang untuk menjadi beradab. Ini mendorong kita untuk mencoba membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang lain dan bertanya apa yang orang lain inginkan.

Setelah semuanya,  kemauan pelanggan untuk membayar untuk apa yang kita hasilkan yang menentukan apakah sebenarnya kita membuat keuntungan atau kerugian. Keuntungan yang diperoleh melalui pertukaran sukarela dan jujur menambah nilai kepada dunia. Mereka membantu kita untuk melihat hal-hal seperti orang lain melihat mereka. Mereka salurkan kepentingan dalam memajukan kepentingan orang lain sebagai cara terbaik untuk memajukan kepentingan kita sendiri dan kepentingan siapapun. Dan mereka memungkinkan orang untuk bermurah hati untuk memberikan kembali kekayaan mereka kepada masyarakat, untuk kepentingan sosial.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Paradoks Kemakmuran

Oleh Rian121285

SETIAP pagi, kalau saya menuju kampus pusat di Universitas Brawijaya, saya kerap berpapasan dengan pria-pria pendek, berbadan kekar. Mereka adalah kuli sekop.

Nasib kuli sekop sangat menyedihkan. Mereka berdiri di jembatan jalan arteri kota besar. Bukan mengemis, mereka menunggu kalau-kalau ada yang membutuhkan tenaga mereka: menyekop pasir, atau melakukan pekerjaan kuli. Para kuli sekop itu, baru kembali tengah malam. Tidak ke rumah, melainkan kolong jembatan. Mereka tidur di sana. Tanpa alas, tanpa atap, tanpa harapan masa depan.

Kita terkadang dihadapkan pada suatu paradoks kemakmuran di negeri Indonesia ini. Ketika kita memandang ke “pinggir”, betapa banyak penderitaan. Kuli sekop yang bekerja “jungkir balik” membantu truk-truk pasir menurunkan pasir dari bak, satu truk penuh pasir, biasanya dikerjakan dua orang kuli sekop, upah mereka antara Rp 20-25 ribu/orang. Fakta betapa sulitnya mencari uang untuk mempertahankan hidup (survival).

Di lain sisi, pejabat-pejabat pemerintah umumnya hidup mewah bergelimang harta. Bahkan seorang mantan pegawai pajak ecek-ecek yang cuma golongan III/a, Gayus Tambunan, “konon” mampu mengumpulkan uang hingga ratusan miliar cuma dalam tempo 10 tahunan?

Anda yang sedang belajar Ilmu Ekonomi, dan setiap hari berkutat dengan buku-buku ekonomi selalu didoktrin bahwa ekonomi dan mekanisme pasar, akan membawa kita kepada kemakmuran. Itu janji yang indah sekali, dan terbukti benar. Di negara maju, standar hidup mereka sangat jauh berbeda dengan masyarakat di negara berkembang. Kemakmuran itu memang benar-benar dirasakan.

Tetapi mengapa hingga hari ini, di negara kita tercinta ini, sulit merasakan kemakmuran itu tercipta, bagi semuanya. Tidak hanya segelintir orang. Apa yang salah? Apa karena faktor manajemen dan kelembagaannya (perangkat, regulasi, undang-undang, hukum) yang lemah? Apa sistem ekonomi kita yang salah? Atau karena moral kita sudah sedemikian bejatnya, sehingga gemar sekali mengambil hak orang lain?

Sangat riskan saat ini mendambakan janji kemakmuran dari pemerintah. Yang ada hanyalah potret paradoks kemakmuran. Pemerintah terkadang sibuk dengan kebahagiaannya sendiri. Lebih-lebih, kita sekarang sedang mengalami krisis figur. Kita kesulitan mencari role model, atau suri tauladan. Sementara orang-orang miskin banyak dilupakan dalam hiruk pikuk pembangunan atau angkuhnya kota.

Seorang tokoh seniman jalanan, Anto Baret, pernah mengatakan: “Jadilah pejuang, jangan minta diperjuangkan.” Kata-kata ini selalu terngiang-ngiang di benak saya. Suatu ungkapan ksatria, bahwa perubahan dalam hidup hanya bisa dilakukan dengan tangan kita sendiri, inisiatif kita sendiri. Seperti para kuli sekop yang setiap pagi mengadu nasib, lalu terlelap di malam hari, dan ketika matahari terbit kembali di pagi hari, mereka melanjutkan kehidupannya dengan tangannya sendiri….

(Kota Batu, Malang, 15 Juni 2011)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Dampak Negatif BBM Bersubsidi

By rian121285

Antrean panjang akibat kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Indonesia makin parah dari hari ke hari. Sayangnya, hingga hari ini pemerintah masih belum dapat memutuskan kebijakan macam apa yang akan ditempuh terkait dengan subsidi BBM.

Subsidi BBM dan Disparitas Harga
Selama ini masyarakat melihat kelangkaan BBM akibat masalah kekurangan pasokan, sehingga berakibat munculnya tragedi panic buying. Aksi ini dilakukan dengan beramai-ramai mendatangi SPBU terdekat dan memborong BBM dengan jumlah yang tidak wajar. Banyak orang menyalahkan perilaku demikian, tapi tidak banyak yang menyadari bahwa masalah sebenarnya dari kurangnya pasokan ini bukanlah akibat panic buying itu, melainkan akibat penyalahgunaan (moral hazard) dari pelaku ekonomi yang memanfaatkan jauhnya disparitas (perbedaan) harga BBM bersubsidi dan non-subsidi.

Ambil contoh, harga BBM (bensin, solar) bersubsidi saat ini adalah Rp 4.500/liter, sementara harga BBM non-subsidi (harga keekonomian) yang berlaku bagi sektor industri ialah Rp 8.500/liter. Celah ini potensial menyebabkan maraknya penyimpangan dan semakin menyuburkan budaya kolusi. Kita tidak perlu heran jika mendengar berita tentang penangkapan kendaraan tangki Solar yang kerjanya cuma mondar-mandir dari SPBU ke tempat penampungan solar yang selanjutnya akan dijual ke Industri. Apalagi di tengah longgarnya penegakan hukum di Indonesia, praktik merugikan seperti ini semakin sering terjadi. Sehingga dalam skala yang lebih luas dapat menimbulkan praktik penyelundupan BBM ke luar negara.

Banyak penelitian juga telah membuktikan bahwa subsidi BBM mayoritas justru dinikmati golongan mampu. Logikanya pun sederhana, karena golongan mereka paling banyak memiliki kendaraan. Satu rumah tangga bisa memiliki 3 mobil dan 2 motor. Efek lain dari sangat murahnya harga BBM ialah pola hidup yang konsumtif, boros, dan tidak mendidik masyarakat untuk menghargai lingkungan dan menyadarkan mereka betapa semakin langkanya minyak bumi ini. Inilah yang menyebabkan mengapa pengembangan energi alternatif seperti gas dan bahan bakar Biofuels tidak berkembang di negara kita, karena masyarakat “sudah dimanjakan” dengan BBM subsidi yang murah. Dan berdampak terhadap sulitnya pemerintah membuat strategi jangka panjang untuk mengalihkan BBM konvensional ke bahan bakar khusus.

Kebijakan Menaikkan Harga BBM Bersubsidi?
Saat ini APBN kita makin tercekik akibat makin tingginya harga ICP yang berada di atas asumsi APBN 2011 yang sebesar 80 dollar AS per barelnya. Celakanya, ini juga dibarengi dengan menurunnya lifting (minyak mentah siap jual) yang kita produksi. Sehingga ada dua komponen yang membebani APBN, dan sudah bisa dipastikan bahwa tahun ini defisit APBN akan semakin besar. Pilihan mengurangi subsidi BBM dan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan solusi jangka pendek yang patut dipilih untuk meringankan beban APBN, misalnya dengan menaikkan sebesar 10 persen dari harga saat ini (Rp 4.500 per liternya). Yang penting subsidi BBM tidak sama sekali dihilangkan, atau harga BBM tidak murni dilepas ke harga pasar. Sebab ini juga akan membebani masyarakat.

Mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah perkembangan harga minyak dunia yang makin membumbung tinggi saat ini sama saja dengan bunuh diri. Kalau pun harga BBM tidak dinaikkan sekarang, kenaikan harus dilakukan tahun depan. Jadi sebenarnya cuma soal waktu saja. Kebijakan menaikkan harga BBM ini sebenarnya lebih baik daripada pemerintah harus kembali berutang dengan menerbitkan obligasi atau mengorbankan alokasi anggaran yang lain seperti infrastruktur, maupun subsidi langsung ke rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini juga lebih baik, daripada negara harus memilih kebijakan membatasi produksi Premium, seperti wacana yang tempo hari didengungkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selama ini mindset kita telah dibentuk ke dalam pemahaman yang salah terhadap subsidi BBM. Banyak orang sangat sensitif dengan tema ini, di mana jika harga BBM naik, harga-harga akan naik, kemiskinan semakin banyak. Padahal, asumsi demikian hanyalah asumsi di mana faktor lain tidak berubah. Selama faktor lain mampu berubah, misalnya dana subsidi BBM dialihkan kepada program pengentasan kemiskinan dan kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat tidak mampu, efek negatif dari kenaikan harga BBM tidak sedramatisir yang selama ini kita ditakutkan. Banyak penelitian menemukan bahwa besarnya subsidi BBM inilah yang menyebabkan daya saing produk kita kalah dengan negara lain karena pengusahanya dimanjakan. Sementara kesenjangan distribusi pendapatan makin melebar di mana yang kaya makin kaya dan kaum miskin makin miskin.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

MP3EI 2011 – 2025: Apa yang Bisa Kita Cermati?

By rian121285

Kemarin (27/5/2011), pemerintah meluncurkan Rencana Induk Pembangunan Berbasis Wilayah atau lebih dikenal dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. Apa yang bisa kita cermati dari langkah tersebut?

Pembenahan Infrastruktur
Dalam MP3EI ini, pemerintah meresmikan 17 proyek infrastruktur bernilai Rp 190 triliun. Proyek ini diharapkan bisa mendukung enam koridor ekonomi  di Indonesia, di mana masing-masing pulau saat ini diarahkan kepada spesialisasi dan potensi masing-masing. Kalimantan misalnya menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional (lihat grafis).

Ke-17 proyek infrastruktur ini tersebar di beberapa daerah seperti Sumatera Utara; Jawa Barat; dan mayoritas lainnya di Indonesia Timur. Ini langkah yang bagus dari pemerintah, meskipun boleh dibilang agak terlambat. Kita ketahui bersama, tidak meratanya kualitas infrastruktur akibat buruknya perencanaan spasial/wilayah selama ini turut menciptakan ketimpangan pembangunan yang parah, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, buruknya infrastruktur juga menyumbang ekonomi biaya tinggi bagi lingkungan dunia usaha. Yang menyebabkan daya saing kita dalam produksi barang dan jasa selalu kalah dari negara lain. Ini menjadi jawaban mengapa ketika Malaysia dan Singapura meraup banyak keuntungan dari perdagangan bebas, seperti ACFTA (ASEAN China Free Trade Area), kita sendiri justru tidak mendapat banyak manfaat dari keterbukaan pasar global.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur hingga 2014 sebesar Rp 755 triliun. Hampir separuh APBN kita sekarang. Separuh dari anggaran infrastruktur itu akan diambil dari kas pemerintah, sisanya akan dibiayai proyek kerja sama (joint sharing) antara swasta dan pemerintah. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun jalan, rel kereta api, pelabuhan, hingga proyek pengembangan energi dan kelistrikan. Sekali lagi ini adalah langkah yang bagus, karena inilah sebenarnya problem utama keterpurukan bangsa kita, selain aspek kelembagaan tentunya.

Pendanaan, Pengawasan, dan Peran Swasta
Memang, perlu dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi selama ini baik APBD dan APBD lebih banyak terserap ke anggaran rutin (belanja pegawai) dan hanya sedikit yang tersisa untuk anggaran pembangunan. Alternatif untuk melakukan pinjaman, misalnya dari lembaga dunia seperti Bank Dunia memang bisa dipilih. Hanya saja, diperlukan pengelolaan yang profesional dan cerdas dari pemerintah sehingga resiko penyelewengan tidak lagi terjadi seperti apa yang pernah dialami pada masa-masa silam. Akibat sembrononya manajemen utang selama ini, Indonesia hingga detik ini masih membayar bunga utang Rp 115 triliun, yang sama sekali tidak bermanfaat buat rakyat. Bunga sebesar itu setara dengan 15 persen anggaran infrastruktur kita hingga 2014.

Tapi sudahlah, itu kealpaan masa lalu. Sekarang kita menatap ke depan, dan di sinilah pentingnya koordinasi dan pemantauan. Pemerintah pusat dan daerah harus menjalin koordinasi yang baik di mana apa yang dicanangkan dalam MP3EI 2011 – 2025 ini harus terus diawasi, dikelola dengan baik, dan dijaga keberlanjutannya. Kita kerap mewah dalam berencana, tetapi dalam realisasinya tidak konsisten dan kerap tak tuntas. Pemerintah memang sudah menerbitkan Perpres pembentukan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), di mana Presiden turun tangan langsung sebagai ketuanya. Kita berharap keterlibatan presiden ini tidak melempem seiring dengan tekanan politis yang makin pragmatis di negeri ini.  Apalagi ada istilah ganti pemerintah, ganti kebijakan. Ganti presiden, ganti kabinet, ganti program. Pada akhirnya, rakyat, elemen pers, LSM, aktivis pemuda, juga mahasiswa, harus menjadi aktor yang aktif untuk mengkritisi anomali ini.

Dalam menyukseskan MP3EI 2011 – 2025, keterlibatan swasta nasional sangat diperlukan untuk mengakselerasi capaian. Setidaknya perusahaan negara (BUMN) bisa menggelontorkan dana sebesar Rp 836 triliun untuk penanaman modal di koridor ekonomi yang ditetapkan. Adapun dari swasta domestik murni, seperti yang disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto (Kompas, 27 Mei 2011), bahwa pengusaha berkomitmen melakukan investasi untuk Capex (capital expenditure/belanja modal) sebesar Rp 1.350 triliun. Nilai itu bahkan bisa jauh lebih tinggi jika ada kepastian hukum dan stabilitas politik semakin terjaga di Indonesia.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Hasil Kajian Litbang Kompas: “Jurusan Ekonomi Paling Diminati”

JURUSAN ekonomi (ilmu ekonomi studi pembangunan, manajemen, akuntansi) masih menjadi rangking pertama alias primadona pilihan siswa lulusan SMU/SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke bangku perguruan tinggi. Berdasarkan data yang disampaikan Kompas, Senin 25 April 2011 (lihat grafis), setidaknya 21 persen dari total pendaftar di perguruan tinggi negeri (PTN) pada tahun ajaran 2009/2010 memilih jurusan ekonomi. Juga sebanyak 38 persen memilih jurusan yang sama di perguruan tinggi swasta (PTS). Hal ini membuktikan masih besarnya minat masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya menjadi Sarjana Ekonomi.

Adapun tren jumlah pendaftar tetap masih dikuasai PTN dibandingkan PTS. Hasil survei Litbang Kompas menemukan masih cenderungnya siswa untuk memilih PTN dibandingkan PTS, karena beberapa faktor yang menjadi alasan pertimbangan yaitu: 1) Fasilitas pendidikan; 2) Citra dan nama besar universitas; 3) Kurikulum/mata kuliah; dan 4) biayanya yang terjangkau. Yang menarik, jika selama ini kampus-kampus PTN di Pulau Jawa menjadi favorit, tren yang berkembang sekarang menunjukkan bahwa kampus-kampus di luar Pulau Jawa makin diincar dan juga diburu para calon mahasiswa.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Di mana Kedaulatan Kita: Ekonomi Didominasi Asing!

by rian121285


APALAGI sudah yang bisa kita harapkan dari kekayaan alam kita. Bayangkan semua sektor ekonomi strategis kini didominasi asing. Ke mana saja pemerintah selama ini? Apa yang mereka kerjakan? Di mana tanggung jawab mereka sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi: UUD 1945 Pasal 33, untuk melindungi dan menguasai bumi dan kekayaan alam dan cabang-cabang produksi strategis bagi sebesar-besarnya kemakmuran negeri ini?

Ekonomi yang Dijajah dan Ideologi
Sebagaimana dirilis Kompas, 23 Mei 2011. Sektor pertambangan kita tahun 2011, 75 persen dikuasai asing. Di sektor keuangan dan perbankan, 50,6 persen juga dikuasai asing. Industri telekomunikasi juga dikuasai asing. Termasuk juga kelapa sawit yang selama ini menjadi kebanggaan kita, nyatanya mayoritas dikelola perusahaan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Biang kerok semua ini gara-gara terlalu liberalnya aturan Undang-Undang Penanaman Modal yang selama ini dijalankan pemerintah, yang memungkinkan pihak asing bisa memiliki hingga 90 persen saham kepemilikan pada sektor nasional (seperti sektor finansial). Inilah rentetan ketidakbecusan menyusun UU Penanaman Modal tanpa melihat dampak jangka panjangnya. Intinya manajemen kelembagaan negara kita buruk sekali dalam melindungi sektor nasional.

Kita punya Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas menjaga perangkat negara selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebut saja UU Kelistrikan itu seluruhnya ditolak MK. UU BHP juga ditolak. UU yang nyata tidak ditolak selama ini ya berarti sah-sah saja. Jadi secara normatif, regulasi yang dilaksanakan selama ini “dianggap” sudah sesuai dengan konstitusi. Berarti UU Penanaman Modal kita, yang “maha liberal” itu, juga sudah sesuai konstitusi. Tapi ini lelucon dari mana. Negara kita berideologi Pancasila, tapi juga liberal. Berarti kita fundamentalisme pasar.

Tapi memang begitulah tren negara-negara di dunia sekarang. Pembicaraan warna ideologi ini kini sudah selesai. Seperti yang disampaikan Pemimpin Cina, Deng Xiao Ping: tidak peduli kucing itu warna merah, atau hitam, atau putih, yang paling penting kucing itu bisa menangkap tikus. Jadi masalah ideologi kita kapitalis, sosialis, atau pancasilais, atau campur sari sekalipun, tak mengapa.Yang penting tujuan tercapai, yang penting rakyat makmur, negaranya maju. Titik.

Dosa Apa?
Masalahnya, di Indonesia ini dosanya dua. Pertama, kerap tidak konsisten terhadap ideologinya (mengaku pancasilais tapi liberal; mengaku liberal tapi pancasilais). Kedua, tata kelola yang buruk, yang salah urus, sehingga kalah terus dengan negara lain (dijajah). Persoalannya itu sekarang ada di leadership, ada di manajerial, ada di pelaksanaan.

Bayangkan, pemerintah yang segemuk ini, dengan sumber daya kelembagaan yang melimpah, anggaran yang besar, harusnya bisa membawa kemakmuran bagi rakyat. Kalau Malaysia bisa seperti itu, kenapa kita ini tidak. Masalahnya sekarang bukan ideologi, tapi kapabilitas alias kemampuan manajerial. Pemerintah (eksekutif-legislatif) baik di pusat, lebih-lebih di daerah, mereka tidak capable mengelola sumber daya. Terutama strategi ekonomi. Keok. Malaysia misalnya, sektor ekonomi yang tidak mampu bersaing secara global dilindungi. Tapi Indonesia mayoritas semua dilepas. Akibatnya, buah impor membanjiri pasar kita, hingga ke pasar lokal. Termasuk buah yang sebelumnya kita kuasai, seperti jeruk dan durian. Sehingga apa yang dicapai? Usaha banyak yang tutup, PHK di mana-mana, orang miskin makin banyak, pengangguran makin besar. Bahkan dengar-dengar, kini banyak Pemda yang “ikut-ikutan” bangkrut (cekak anggaran) akibat terlilit hutang. Alamak, bikin malu saja.

Ironisnya, pemerintah, baik di pusat dan daerah, semakin terjebak pada pencitraan untuk “berkuasa” lagi, daripada sibuk-sibuk menyusun strategi memikirkan kedaulatan perekonomian negaranya sendiri. Jadi lengkaplah sudah penderitaan kita sekarang.

Leave a comment

Filed under Uncategorized