Pasar dan Keberpihakan Pemerintah

Oleh: Rian121285

People of the same trade seldom meet together even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices (Adam Smith, 1776).

SETIAP manusia melakukan kegiatan ekonomi. Mereka tentu saja melakukan konsumsi, sekaligus berusaha menghasilkan sesuatu, misalnya uang, dengan bekerja. Motif manusia sebagaimana yang kita pelajari dalam naskah teori Neo-klasik dan aneka variannya adalah maksimisasi utilitas. Kalau Anda seorang produsen tentu saja motivasi utama untuk memaksimalkan keuntungan (profit). Begitu pun jika Anda konsumen, jika Anda lapar, Anda akan pergi ke sebuah rumah makan dan menikmati hidangan yang ditawarkannya sampai Anda tak lagi lapar (utilitas maksimum).

Dan pasar adalah wadah terjadinya transaksi: konsumen (utility) dan produsen (profit). Pasar adalah media paling penting dalam kehidupan. Untuk itu, ilmu ekonomi mempelajari bagaimana perilaku produsen dan konsumen dapat terjadi dalam pasar yang efisien. Tujuannya agar kedua pihak tersebut dapat memaksimalkan “kepentingannya”.

Ilmu ekonomi pada hakikatnya pro kepada pasar. Dan negara (pemerintah) sebagai sebuah institusi merupakan determinan penting menciptakan pasar yang efisien. Mengapa? Karena pasar memang tidak efisien jika hanya diserahkan kepada swasta. Dalam kondisi sekarang, saya rasa perdebatan soal sistem kapitalisme, begitu juga dengan komunisme (Marxisme) tak lagi penting. Semua sudah mengakui urgensi negara tak bisa dilepaskan—termasuk dalam pasar. Tetapi, kita garis bawahi, bahwa porsi negara yang terlalu dominan dalam pasar juga akan menyebabkan terjadinya inefisiensi (high cost economy).

Mengapa dikatakan demikian? Pemborosan anggaran adalah contoh kasus yang paling sering kita rasakan dari sistem yang terlalu memberi dominasi penuh kepada pemerintah. Betapa banyaknya anggaran yang tidak tepat sasaran, subsidi yang “kebanyakan” dinikmati para kapitalis, dan korupsi yang merugikan rakyat.

Lihatlah banyak BUMN, BUMD, atau Perusda di daerah yang mengelola “alat produksi” atau sumber daya ekonomi secara superior justru tidak profesional sama sekali. Niat dan tujuan awal bahwa keberadaan mereka—BUMN, BUMD, atau Perusda—akan memberikan kontribusi ekonomi kepada negara dan daerah, justru menjadi beban negara dengan utang. Hal ini paralel dengan pendapat Vernon dan Aharoni dari Bank Dunia, bahwa perusahan publik merupakan salah satu sumber utama dari inefisiensi ekonomi dan stagnasi yang dialami oleh banyak negara berkembang. Perusahaan yang dimanja juga tidak terbiasa dengan kompetisi. Daya saing pun rendah.

Namun, alasan inefisiensi ini, menurut kaum sayap kiri, hanyalah akal-akalan kalangan neoliberal agar sektor publik dijual (privatisasi) dan kemudian sahamnya dikuasai investor asing. Resep kaum liberal konservatif yang merekomendasikan anggaran diperketat, subsidi dikurangi—atau dihapuskan—-,lebih didorong motif mengamankan kemampuan negara debitor untuk membayar utang. Ini dinilai tidak tepat dijalankan di negara-negara berkembang.

Peran Pemerintah: Dominasi atau Aliansi?

Lantas, di mana posisi pemerintah seharusnya dan seberapa besar perannya? Apakah ada perbedaan porsi peran untuk negara maju dan negara sedang berkembang? Profesor ekonomi dari Universitas Columbia AS, peraih nobel ekonomi tahun 2001, Joseph Stiglitz, dalam Economics on Public Sector, menjawab tegas tidak ada dikotomi macam demikian. Pemerintah mutlak berperan apa pun karakteristik negara tersebut. Namun peran pemerintah bukan lantas mendominasi. Pemerintah di era sekarang ini baiknya membentuk semacam aliansi, partnerships, antara swasta dan sektor non-profit.

Mengapa perlu aliansi? Karena pemerintah tidak akan mampu mengendalikan perilaku manusia, perilaku konsumen-produsen, perilaku pasar. Maka, tugas pemerintah hanya fasilitator dan regulator, bukan menguasai alat produksi. Berdirinya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) misalnya, adalah langkah tepat mencegah terciptanya monopoli, kartel, dan distorsi pasar akibat konspirasi produsen yang menyembunyikan informasi (seperti harga dan stok barang). Ketidaksempurnaan informasi (imperfect information) ini, menurut Stiglitz, eksis di pasar tenaga kerja, pasar barang jasa, pasar uang, pasar modal, juga dalam trade.

Tetapi mengapa pula tetap saja ada yang kaya dan miskin? Yang kaya makin berkuasa, yang miskin semakin tertindas? Bukankah tujuan negara—pemerintah—adalah menciptakan kesejahteraan bersama, keadilan entitas? Di sinilah tugas mulia pemerintah dimulai: pemerataan pembangunan. Kita tahu bahwa kemiskinan yang melanda daerah selama ini akibat timpangnya pembangunan.

Anggaran negara lebih baik difokuskan untuk memberikan akses kepada masyarakat dan daerah, melindungi (protection) dan memberdayakan (empowering) potensi daerah. Namun, anggaran yang terbatas tentu saja tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan itu. Terlebih lagi, bila anggaran “dihisap” penguasa licik dan politisi korup. Subsidi mesti tepat sasaran. Jangan biarkan orang yang mampu membayarnya, mendapat alokasi cash flow dan money effect flow dengan mengaku sebagai “orang miskin”.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan kredit tanpa agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR), merupakan salah satu implementasi program dan penggunaan anggaran yang tepat dengan basis memberdayakan perekonomian rakyat. Kombinasi kebijakan tersebut ternyata mampu membuahkan pertumbuhan dan inflasi moderat, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran. Alokasi anggaran untuk aktivitas demikian mestinya terus diprioritaskan.

Karena keterbatasan anggaran demikian, maka pemerintah beraliansi. Pemerintah beraliansi dengan swasta membagikan keuntungan melalui regulasi pemerintah. Tanggung jawab sosial masyarakat (Corporate Social Responsibility) adalah permisalan yang sangat terkini. Pemerintah beraliansi dengan masyarakat dalam pembangunan, melalui nilai-nilai lokal, modal sosial, dan kegotong royongan.

Perdebatan soal aliansi-aliansi ini (khususnya pemerintah dengan pengusaha) umumnya memang lazim menjurus kepada kolusi. Bagaimana kalau pemerintah terbeli oleh kapitalis—yang identik sebagai representasi pengusaha—? Bagaimana jika antara pengusaha dan politisi melakukan kolaborasi? Bagaimana kalau kebijakan, perundangan, termasuk alokasi anggaran dan pajak, “disetting” sedemikian rupa untuk kepentingan pengusaha? Hal ini sudah pernah dikatakan Adam Smith:

People of the same trade seldom meet together even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices (Adam Smith, 1776)

Penentu akhir di sini tinggal soal keberpihakan pemerintah. Jika pemerintah berpihak kepada “kepentingan” kapitalis dan kelompoknya, maka pemerintah berkhianat kepada rakyat. Pemerintah harus selalu melindungi rakyatnya—khususnya rakyat kecil dan lemah.

Memihak Rakyat Melalui Ekonomi

Pemerintah yang beraliansi (dengan swasta dan masyarakat) tentu akan efektif bila dikolaborasikan dengan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Karena mayoritas rakyat Indonesia bergerak di sektor riil dengan basis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keberpihakan pemerintah kepada sektor ini (ekonomi rakyat) sangatlah vital. Konglomerasi dan praktek kongkalikong kolutif pemerintah dengan pengusaha di masa orde baru, tak pelak, meninggalkan krisis ekonomi yang berkepanjangan di negara ini. Ekonomi kita, yang mengagungkan pertumbuhan ekonomi melalui doktrin teori-teori barat, akhirnya ambruk diterpa badai krisis moneter. Pengusaha besar bangkrut, justru pengusaha kecil yang bertahan.

Apapun arus utama (mainstream) sistem ekonomi yang menghegemoni dunia sekarang ini. Ada baiknya bahwa ekonomi rakyat atau ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil dijadikan landasan keberpihakan pemerintah. Sektor ekonomi rakyat mesti didukung di tengah sistem ekonomi yang mengglobal.

Di tengah era globalisasi—banyak pula yang menyebut imperialisme—ekonomi dunia, integrasi perdagangan, dan keterbukaan arus informasi dewasa ini, rasanya memang sulit bagi kita bangsa Indonesia untuk menutup diri dari fenomena tersebut. Sebagai misal, efek diberlakukannya ACFTA (Asean China Free Trade Area), tentu punya implikasi luar biasa terhadap perekonomian bangsa ini. Lalu, apakah kita hanya akan berdiam saja, membiarkan negara ini menjadi “new market” di wilayah Asia?

Keadaan macam ini, mestinya dimanfaatkan pemerintah untuk terus memfasilitasi mayoritas rakyatnya, khususnya di area ekonomi, bukan justru “mengorbankannya”. Sektor UMKM di Indonesia punya potensi sangat besar. Jika pemerintah fokus mendanai modal dan mengasah produktivitas serta daya saing pelaku UMKM nasional, pemberlakukan ACFTA justru sangat menguntungkan Indonesia. Sekali lagi, hanya jika pemerintah berpihak kepada rakyat.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s