MP3EI 2011 – 2025: Apa yang Bisa Kita Cermati?

By rian121285

Kemarin (27/5/2011), pemerintah meluncurkan Rencana Induk Pembangunan Berbasis Wilayah atau lebih dikenal dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. Apa yang bisa kita cermati dari langkah tersebut?

Pembenahan Infrastruktur
Dalam MP3EI ini, pemerintah meresmikan 17 proyek infrastruktur bernilai Rp 190 triliun. Proyek ini diharapkan bisa mendukung enam koridor ekonomi  di Indonesia, di mana masing-masing pulau saat ini diarahkan kepada spesialisasi dan potensi masing-masing. Kalimantan misalnya menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional (lihat grafis).

Ke-17 proyek infrastruktur ini tersebar di beberapa daerah seperti Sumatera Utara; Jawa Barat; dan mayoritas lainnya di Indonesia Timur. Ini langkah yang bagus dari pemerintah, meskipun boleh dibilang agak terlambat. Kita ketahui bersama, tidak meratanya kualitas infrastruktur akibat buruknya perencanaan spasial/wilayah selama ini turut menciptakan ketimpangan pembangunan yang parah, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, buruknya infrastruktur juga menyumbang ekonomi biaya tinggi bagi lingkungan dunia usaha. Yang menyebabkan daya saing kita dalam produksi barang dan jasa selalu kalah dari negara lain. Ini menjadi jawaban mengapa ketika Malaysia dan Singapura meraup banyak keuntungan dari perdagangan bebas, seperti ACFTA (ASEAN China Free Trade Area), kita sendiri justru tidak mendapat banyak manfaat dari keterbukaan pasar global.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur hingga 2014 sebesar Rp 755 triliun. Hampir separuh APBN kita sekarang. Separuh dari anggaran infrastruktur itu akan diambil dari kas pemerintah, sisanya akan dibiayai proyek kerja sama (joint sharing) antara swasta dan pemerintah. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun jalan, rel kereta api, pelabuhan, hingga proyek pengembangan energi dan kelistrikan. Sekali lagi ini adalah langkah yang bagus, karena inilah sebenarnya problem utama keterpurukan bangsa kita, selain aspek kelembagaan tentunya.

Pendanaan, Pengawasan, dan Peran Swasta
Memang, perlu dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi selama ini baik APBD dan APBD lebih banyak terserap ke anggaran rutin (belanja pegawai) dan hanya sedikit yang tersisa untuk anggaran pembangunan. Alternatif untuk melakukan pinjaman, misalnya dari lembaga dunia seperti Bank Dunia memang bisa dipilih. Hanya saja, diperlukan pengelolaan yang profesional dan cerdas dari pemerintah sehingga resiko penyelewengan tidak lagi terjadi seperti apa yang pernah dialami pada masa-masa silam. Akibat sembrononya manajemen utang selama ini, Indonesia hingga detik ini masih membayar bunga utang Rp 115 triliun, yang sama sekali tidak bermanfaat buat rakyat. Bunga sebesar itu setara dengan 15 persen anggaran infrastruktur kita hingga 2014.

Tapi sudahlah, itu kealpaan masa lalu. Sekarang kita menatap ke depan, dan di sinilah pentingnya koordinasi dan pemantauan. Pemerintah pusat dan daerah harus menjalin koordinasi yang baik di mana apa yang dicanangkan dalam MP3EI 2011 – 2025 ini harus terus diawasi, dikelola dengan baik, dan dijaga keberlanjutannya. Kita kerap mewah dalam berencana, tetapi dalam realisasinya tidak konsisten dan kerap tak tuntas. Pemerintah memang sudah menerbitkan Perpres pembentukan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), di mana Presiden turun tangan langsung sebagai ketuanya. Kita berharap keterlibatan presiden ini tidak melempem seiring dengan tekanan politis yang makin pragmatis di negeri ini.  Apalagi ada istilah ganti pemerintah, ganti kebijakan. Ganti presiden, ganti kabinet, ganti program. Pada akhirnya, rakyat, elemen pers, LSM, aktivis pemuda, juga mahasiswa, harus menjadi aktor yang aktif untuk mengkritisi anomali ini.

Dalam menyukseskan MP3EI 2011 – 2025, keterlibatan swasta nasional sangat diperlukan untuk mengakselerasi capaian. Setidaknya perusahaan negara (BUMN) bisa menggelontorkan dana sebesar Rp 836 triliun untuk penanaman modal di koridor ekonomi yang ditetapkan. Adapun dari swasta domestik murni, seperti yang disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto (Kompas, 27 Mei 2011), bahwa pengusaha berkomitmen melakukan investasi untuk Capex (capital expenditure/belanja modal) sebesar Rp 1.350 triliun. Nilai itu bahkan bisa jauh lebih tinggi jika ada kepastian hukum dan stabilitas politik semakin terjaga di Indonesia.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s